BATOPAR.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kemajuan Jakarta sebagai kota global tidak boleh hanya diukur dari infrastruktur fisik atau proyek monumental, melainkan dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Hal tersebut disampaikan Pramono dalam Dialog dan Orasi Kebangsaan bertajuk “Jakarta dan Problematika Kebangsaan” yang diselenggarakan DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) bersama Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/10/2026),
acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan DPP PA GMNI, dan Ketua Dewan Ideologi Guntur Soekarnoputra.
Dalam orasinya, Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno tetap memprioritaskan tiga pilar utama, yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Tugas seorang pemimpin yaitu melanjutkan hal-hal baik yang belum selesai, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata,” ujar Pramono.
Ia menambahkan, keadilan sosial harus diwujudkan secara konkret agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal, pengemudi transportasi publik, pelaku UMKM, hingga generasi muda.
Pramono juga mengajak alumni GMNI dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk terlibat aktif mengawal arah pembangunan kota agar senantiasa berlandaskan nilai-nilai Marhaenisme dan Pancasila.
“Mari kita hadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi berada di arah yang tepat untuk menjadi kota global yang nyaman bagi warganya, produktif bagi perekonomian, berkelanjutan bagi generasi berikutnya, sekaligus terbuka kepada dunia tanpa kehilangan jati diri,” tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional serta keutuhan sosial di tengah dinamika kebangsaan.
“Alumni GMNI harus senantiasa konsisten merajut persatuan dan menjaga kohesi sosial, serta menjadi mitra kritis yang solutif bagi pemerintah daerah guna menghadapi tahun-tahun ke depan,” tegas Arief.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Abdy Yuhana mengingatkan pentingnya mengimplementasikan gagasan marhaenisme ke dalam kebijakan publik secara nyata.
“Evaluasi kondisi kebangsaan di tingkat regional seperti Jakarta memerlukan komitmen ideologis yang kuat agar keadilan sosial tidak sekadar menjadi jargon, melainkan menyentuh kehidupan akar rumput,” kata Abdy.
