oleh

Anggota DPRD Sulsel, Esra Lamban Gelar Penyebarluasan Produk Hukum di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

BATOPAR.COM, LUWU – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Esra Lamban menggelar Penyebarluasan Produk Hukum di Desa Tampa Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, sabtu, 6/11/2021.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemuka Agama yang hadir untuk menerima Materi Terkait Peraturan Daerah Provinsi Sulsel, Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Esra Lamban dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2019, sebagai Landasan Hukum Bagi Jalannya Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Perda ini memuat terkait Penjabaran Visi dan Misi Bapak Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan Wagub Sulawesi Selatan.

Lanjut Politisi PDI Perjuangan itu, saat ini Perda Nomor 1 Tahun 2019 terkait RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan wajib untuk dilaksanakan oleh Setiap Perangkat Daerah dalam Mendukung dan Menyukseskan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang di dalam Perda Tersebut.

Terkait adanya Tantangan dan Hambatan dalam menyukseskan Program ini, hal itu karena situasi Pemerintah Provinsi Saat ini lagi Fokus dalam menghadapi Masalah Covid-19, sehingga ada beberapa Program Pembangunan yang anggarannya lari ke Penanganan Covid-19.

Tapi Kita wajib terus optimis, semoga provinsi Sulsel segera Keluar dari Masalah Covid-19 sehingga Pemerataan pembangunan di semua Kabupaten/Kota bisa terwujud. Tutupnya

Sofyanto Torau Akademisi Universitas Indonesia Timur Makassar yang hadir sebagai pemateri menjelaskan tentang Peranan Peraturan Daerah Provinsi dan Manfaat RPJMD Provinsi.

“Dalam Menjalankan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Maka Penjabaran visi dan Misi Kandidat, Pasca dilantik wajib di Undangkan kedalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini mutlak untuk dilakukan, dengan Tujuan untuk mendapatkan Persetujuan dari DPRD Provinsi sehingga Visi dan Misi Kandidat Gubernur Terpilih memiliki Dasar Hukum dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) yang berlaku selama 5 Tahun. Ungkap Sofyanto Torau Dosen Universitas Indonesia Timur Makassar itu, Sabtu, 6/11/2021.

Peraturan Daerah Provinsi Sulsel, Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 di Sahkan untuk Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan periode masa pemerintahan tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah.

Kedua, RPJMD Juga Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan berupa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Ketiga, Dengan adanya RPJMD juga Bertujuan Sebagai Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Apakah Berjalan dengan baik atau mengalami Kendala.Tutupnya

Komentar

News Feed