oleh

DPP GMNI Desak 3 Menteri Segera Bahas SKB Nomor 3 Tahun 2008

BATOPAR.COM, JAKARTA – Pengerusakan dan pembakaran tempat ibadah Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat oleh oknum sekelompok orang pada jum’at 3 september 2021 menandakan bahwa gerakan intoleran dan ekstrimesme yang mengatasnamakan simbolik tidak boleh dibenarkan dengan dasar apapun. Ungkap Rival Aqma Rianda Wakil Sekretaris Jenderal Internal DPP GMNI, saat di Konfirmasi di Sekretariat Wisma Trisakti, Jakarta.

Peristiwa yang terjadi kebelakangan ini cukup menjadi pusat kosentrasi perbincangan publik. Tak terkecuali DPP GMNI menyoroti hal tersebut.

Rival Aqma Rianda, menegaskan Aksi-aksi yang bertentangan dengan Konstitusi dan aspek yuridis seperti pengrusakan dan pembakaran masjid yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kecamatan Tempunak, Desa Balai Harapan, harus mendapatkan perhatian serius oleh negara terutama pemerintah daerah tersebut.

“Mendikotomi antar paham kepercayaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya tidak boleh melahirkan suatu muatan aksi yang dapat memercik gelombang di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi ini merusak rumah ibadah dan lingkungan sekitar. Saya kira di dalam UUD 1945 sudah clear bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, pengayoman oleh Negara.

Disusul dengan pasal 28 E Ayat 1, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” urai Rival.

Lebih lanjut, Rival Aqma Rianda juga mengomentari terkait terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Jaksa Agung, Kemendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat.

SKB ini harus diclearkan, jangan sampai adanya SKB ini hanya sebatas sajian legitimasi oleh oknum kelompok tertentu sebagai dalil untuk membuat aksi-aksi brutal yang bertentangan dengan negara kita. “Ini harus clear,” tegas Rival.

Di samping itu, pemerintah juga harus menghapuskan segera praktek diskriminatif terhadap agama, kelompok, apapun itu yang menganut paham-paham yang melahirkan perbedaan. Peristiwa terjadi di Kabupaten Sintang 3 September 2021 ini juga mengingatkan kita kembali pada 30 September 1960 silam tepatnya kala itu Bapak Proklamator Soekarno berpidato di Muka Sidang Umum PBB Ke – 15 tentang To Build The Word A New (Membangun Dunia Kembali).

“Negara Pancasila itu harus benar-benar nyata dan berwujud sesungguhnya untuk semua bangsa dan semua manusia khususnya warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dilebeli dengan latar belakang apapun itu,” pungkas Rival Aqma

Komentar

News Feed