Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Imanuel Cahyadi.

BATOPAR.COM, JAKARTA – Dalam sidang umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi turut menyampaikan pidato dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB. Dalam pidato yang disampaikan melalui rekaman tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pokok persoalan penting yang dihadapi dunia saat ini yang membutuhkan peran aktif seluruh anggota PBB untuk  menyelesaikannya.

Menanggapi isi pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Umum PBB tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Imanuel Cahyadi menyampaikan apresiasinya. Dia menyatakan, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi  sesuai dengan semangat Pancasila, terkhusus menyoal dukungan Indonesia untuk Palestina. Namun menurut Imanuel ucapan ini harus segera dikonkretkan.

“Pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang digagas oleh Indonesia melalui diplomasi yang dilakukan oleh Ali Sastroamidjojo yang juga merupakan ketua dari perhelatan tersebut, Palestina adalah satu diantara 29 negara yang hadir, namun hingga kini belum merasakan kemerdekaan. Untuk itu, dukungan Indonesia agar Palestina merdeka dan memperoleh hak-haknya sebagai negara merdeka patut diperjuangkan secara konsisten karena ini sesuai dengan semangat Pancasila sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab serta preambule UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan”, tegas Imanuel.

Imanuel mengingatkan bahwa apa yang dialami Palestina yang hingga kini tak kunjung merdeka adalah wujud nyata dari penindasan. Menurutnya, adalah sebuah kewajiban Indonesia mendorong kemerdekaan Palestina seperti yang pernah dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno pada Sidang Umum PBB ke-15 tahun 1960 yang berjudul “To Build The World a New”.

“Soekarno pada Sidang Umum PBB tahun 1960 pernah membacakan pidato berjudul ‘To Build The World a New’ yang intinya adalah menawarkan suatu tatanan masyarakat dunia yang bebas dari penjajahan dan penindasan, sebagaimana 5 prinsip dasar Pancasila yang menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Sekarang, 60 tahun setelah pidato tersebut dibacakan, Palestina masih belum merasakan kemerdekaan,” ujar Imanuel.

Imanuel melanjutkan, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah tugas sejarah yang harus kita kawal agar tak ada lagi penindasan bangsa atas bangsa lainnya, serta penindasan manusia atas manusia lainnya.

Alumni Hubungan International Unpad tersebut juga menyampaikan bahwa ini harus dijadikan momentum untuk menggelorakan kembali semangat negara dunia ketiga kala itu, yakni negara -negara Asia dan Afrika.

“Ini adalah momen untuk Indonesia kembali menyatukan semangat gerakan non blok negara -negara dalam KAA, bahwa tanggung jawab belum usai, Palestina belum merdeka.” pungkas Imanuel.

Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Jaringan Luar Negeri DPP GMNI, Kristian Sinulingga, ikut menyuarakan dukungannya pada isi pidato Presiden Jokowi yang meminta agar seluruh negara bekerja sama melawan pandemi Covid.

“Pandemi covid saat ini adalah musuh bersama seluruh negara. Pandemi covid tak mengenal batas negara. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk menemukan vaksin terhadap virus ini dan juga kesetaraan untuk mendapat akses yang setara terhadap vaksin dengan harga terjangkau”, terang Kristian.

Kristian juga menyoroti soal konflik di kawasan, khususnya di Laut Cina Selatan yang juga menjadi perhatian Presiden Jokowi dalam pidatonya tersebut. Ia mendorong agar dalam setiap penyelesaian sengketa dilakukan pada prinsip win-win solution seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, namun harus tetap dengan mengedepankan prinsip penghormatan pada kedaulatan wilayah suatu negara.

“Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyinggung soal tidak diindahkannya prinsip-prinsip PBB dan hukum internasional. Saya memandangnya sebagai peringatan terhadap Cina yang berkonflik dengan negara-negara lain di Laut Cina Selatan. PBB harus hadir untuk menengahi konflik yang terjadi di kawasan untuk menghindari konfrontasi langsung yang memungkinkan terjadinya perang terbuka di kawasan, namun dengan tetap menghormati prinsip kedaulatan negara dan integritas wilayah”, pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here