BATOPAR.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah di Sumut agar tidak main-main dengan anggaran penanganan Covid-19. Dana ini juga tidak boleh dipolitisasi menjelang pilkada.

“Sebanyak 23 Pemkab/Pemkot di Sumut akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2020. Di mana di antaranya sebagian besar memiliki calon petahana. Kami ingatkan supaya jangan memanfaatkan situasi Covid-19 ini untuk kepentingan politiknya. Hal ini untuk menjadi perhatian dan pengawasan bersama. Hak rakyat jangan sampai diselewengkan atau dipolitisasi,” tegas Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) melalui video konferensi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut dan kepala daerah dari 11 kabupaten/kota Sumut, Rabu (6/5).

Maruli menyampaikan beberapa penekanan untuk menjadi perhatian bagi para kepala daerah terkait pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Salah satunya, potensi penyelewengan anggaran bansos, terutama terkait menjelang Pilkada yang diikuti oleh petahana atau kepala daerah yang maju kembali dalam Pilkada tahun 2020.

Potensi penyimpangan lain yang juga perlu pengawasan ketat, kata Maruli, adalah manipulasi data dan pengadaan data fiktif, pengadaan bansos terutama yang nontunai, serta pemotongan nilai bansos saat penyaluran.

“Untuk itu, kami mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawalan dan pendampingan, khususnya terkait proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” ucap Maruli.

Segala bentuk sumbangan yang dihimpun GTPP juga harus melewati proses administrasi yang jelas serta dipublikasikan kepada masyarakat, termasuk penggunaannya. “Prinsipnya efektif, transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan tidak ada keraguan. Karena aturan semua juga sudah jelas, baik melalui Surat Edaran KPK, Mensos, Mendes, Instruksi Mendagri, tolong dipelajari,” pesannya.

Salurkan dengan Tepat

Rapat ini juga diikuti Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTPP Covid-19 Sumut Agus Tripriyono dan Plt Kepala BPKAD Sumut Ismael P Sinaga. Sementara 11 kabupaten/kota yang ikut pada rapat Pematangsiantar, Tanjung Balai, Karo, Pakpak Bharat, Toba, Humbang Hasundutam, Samosir, Langkat, Dairi, Batubara dan Tapanuli Utara.

Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTPP Covid-19 Sumut Agus Tripriyono menyampaikan perkembangan terakhir terkait penyaluran bantuan Pemprov ke kabupaten/kota. Beberapa Pemkab/Pemkot meminta agar disalurkan bantuan tunai dan ada yang meminta bantuan nontunai berupa sembako.

“Kita masih menunggu konfirmasi dari pemkab/pemko yang menginginkan bantuan berupa sembako dan berupa uang tunai. Bagi yang memilih sembako, paket akan disalurkan langsung ke daerah masing-masing. Sedangkan bagi yang memilih tunai, setelah uang ditransfer disarankan agar pemkab/pemko mengelola uang tersebut untuk dibelanjakan menjadi sembako di daerah masing-masing. Kata Pak Gubernur, ini juga sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi di daerah tersebut,” jelas Agus.

Agus mengimbau agar pemkab/pemkot memfasilitasi aparat desa dalam melakukan refocusing dan realokasi dana desa terkait anggaran penanganan Covid-19. Dengan begitu tidak ada keraguan dari aparat desa yang masih bingung dalam mengambil langkah dan mengelola dana desa untuk kepentingan penanganan Covid-19.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here