BATOPAR.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mengawasi penanganan pandemi virus corona, termasuk dalam penyelenggaraan bantuan sosial (Bansos) sebagai jaring pengaman sosial. Dari mitigasi yang dilakukan, KPK menemukan sejumlah titik rawan dalam penanganan virus corona, termasuk penyelenggaraan bantuan sosial, yakni pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya.

“Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan bansos baik oleh pemerintah pusat dan daerah adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya,” kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangan pers, Selasa (19/5/2020).

Baca Juga: Update 19 Mei 2020: Bertambah 486, Kasus Positif Corona Menjadi 18.496

Hal ini disampaikan KPK menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara melibatkan KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pelibatan institusi-institusi itu agar proses pembagian bansos menjadi lebih terbuka, cepat, dan transparan sehingga mencegah terjadinya korupsi.

Ipi menjelaskan, di tingkat pusat KPK telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait sejak awal pandemi. Koordinasi yang dilakukan KPK dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Agama, Kementerian Desa dan PDTT, serta Kementerian Pendidikan terkait penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“KPK kemudian juga menerbitkan Surat Edaran Nomor. 11 Tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, agar penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran,” kata Ipi.

Baca Juga: Presidennya Remehkan Corona, Ratusan Ribu Rakyat Brasil Jadi Korban

Dalam pelaksanaannya, KPK masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bansos. Masalah utamanya disebabkan lantaran sejumlah daerah belum memperbarui DTKS. Sesuai dengan Surat Edaran, KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW untuk melakukan perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil.

“KPK juga mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, KPK meminta kementerian/lembaga/pemda agar menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait hal ini,” katanya.

Dalam upaya pencegahan korupsi penanganan pandemi Covid 19, pada 2 April 2020 KPK telah membentuk tim pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 baik di pusat maupun di daerah. Pendampingan ini terutama fokus pada empat titik rawan, yakni pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.

Di tingkat pusat, pendampingan dilakukan KPK bersama-sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan, di tingkat daerah, KPK melibatkan seluruh personel pada unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan KPK bersama-sama dengan BPKP Perwakilan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendampingi dan mengawasi 542 pemda di Indonesia dalam penanganan covid 19.

“Termasuk di dalamnya penyaluran bansos maupun BLT Dana Desa,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here