oleh

Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020, Hanya 3 Tahun Bukan 5 Tahun

BATOPAR.COM, OPINI – UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 mengatur mekanisme masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 hanya tiga tahun bukan lima tahun. Mengingat, pada 2024 mendatang Pilkada serentak akan kembali digelar.

Sebagai konsekuensinya, masa jabatan kepala daerah terpilih di 2020 bukan lima tahun namun sekitar tiga tahun. Setelah dipilih di 2020, Kepala daerah terpilih baru dilantik di awal Tahun 2021.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan seiring dengan pemilihan Presiden dan Pemilihan legislatif. Hal ini juga selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta penerapan keserentakan dalam pemilu.

Baca Juga: Negara Kesatuan Sentralistik Versus Negara Kesatuan Desentralisasi Di Dunia

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pemilu serentak dalam praktik sistem pemerintahan Presidensial tetap konstitusional.

Hal itu tercantum dalam putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019.

MK dalam putusan yang menolak uji materi terkait keserentakan Pileg dan Pilpres itu juga memberikan lima alternatif pilihan keserentakan dalam pilkada.

Baca Juga: DPRD Sebagai Mitra Kerja Kepala Daerah 

Satu di antaranya, Pemilu Serentak Nasional untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden /Wakil Presiden.

Beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilu serentak provinsi untuk memilih Anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur.

Kemudian beberapa waktu setelahnya, dilaksanakan Pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Wali Kota.

Baca Juga: Keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia

“Di antara lima opsi keserentakan yang diperbolehkan MK, belum diturunkan ke dalam perundangan. Namun, putusan MK memastikan pilkada serentak akan berlangsung 2024 dan tinggal menentukan teknis keserentakannya.

Usai Pemungutan Suara pada 9 Desember 2020, para kepala daerah terpilih akan dilantik pada awal tahun 2021 dan Periodesasinya Berakhir di Tahun 2024, Karena Indonesia akan menghadapi Pilkada Serentak sesuai dengan Aturan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

Baca Juga: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Ini Menandakan bahwa Indonesia, saat ini Lagi Mencari Formulasi Politik, yang sesuai dengan Ciri Demokrasi Pancasila dengan Mencoba Model Pemilu Serentak.

Akankah Model Pemilu serentak Ini, akan Sesuai dengan Kulture Masyarakat Indonesia? Tentunya hanya Waktu yang akan Menjawab, apakah sesuai atau tidak.

Komentar

News Feed