BATOPAR.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah tetap melarang salat Idulfitri (Id) yang dilakukan secara berjemaah, baik di masjid maupun di lapangan. Karena berpotensi akan menyebabkan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Demikian disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers secara virtual seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (19/5/2020).

“Yang pertama, singkat saja, di tengah-tengah masyarakat ini sekarang timbul diskusi apakah salat Idulfitri itu boleh dilakukan atau akan dilakukan di masjid atau di lapangan secara berjemaah beramai-ramai seperti yang sudah-sudah sebelum adanya Covid 19. Maka tadi kesimpulannya, bahwa kegiatan keagamaan yang sifatnya masif seperti salat berjemaah di masjid atau salat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang,” kata Mahfud MD.

Baca Juga: Mabes Polri: Larangan Mudik 2020 Hanya Berlaku di Wilayah PSBB

Pelarangan kegiatan ibadah secara masif dan berjamaah telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Larangan itu juga diatur dalam berbagai peraturan undang-undang yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kewilayahan.

“Ini diberlakukan dalam rangka memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Kegiatan keagamaan yang masif, yang menimbulkan, menghadirkan kumpulan orang banyak itu termasuk yang dilarang, termasuk yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan tersebut tidak dilanggar,” terang Mahfud MD.

Baca Juga: Menteri Agama Minta Umat Islam Salat Idulfitri di Rumah

Supaya aturan salat Idulfitri tidak dilakukan berjemaah di masjid atau di lapangan dapat ditaati masyarakat, lanjut Mahfud MD, pemerintah meminta dan mengajak para tokoh agama, ormas-ormas keagamaan serta tokoh masyarakat dan adat untuk meyakinkan masyarakat.

“Karena bukan salatnya itu sendiri, tapi karena itu merupakan bagian dari upaya menghindari bencana. Covid-19 termasuk bencana nonalam nasional yang berlaku berdasarkan keputusan pemerintah,” tukas Mahfud MD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here