BATOPAR.COM, JAKARTA – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, sektor pendidikan tampaknya menjadi sektor yang paling akhir dibuka saat Indonesia mulai memasuki tatanan kehidupan normal baru (new normal) akibat Covid-19. Saat ini, Gugus Tugas masih membahas lebih detail mengenai hal tersebut dengan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud).

“Kita upayakan pendidikan jadi yang terakhir yang akan dibuka. Nanti saya akan bicara lebih detail lagi dengan menteri pendidikan dan kebudayaan,” ujar Doni Monardo dalam dialog virtual bersama jajaran pemimpin redaksi media massa, Minggu (31/5/2020).

Doni mengungkapkan, hal yang sama tampaknya juga berlaku untuk pesantren. “Kalau pesantren, dari rapat dengan menko PMK, ini arahnya sepertinya tahun ini belum mungkin,” ungkapnya.

Doni mengakui, saat ini desakan pemilik dan pengelola pesantren, serta para guru sangat kuat, agar pesantren bisa segera dibuka. “Banyak tokoh yang mengirimkan pesannya ke saya untuk diberikan izin agar pesantrennya bisa dibuka. Alasannya, karena guru-guru mereka sekian bulan tidak ada honor,” katanya.

Baca Juga: KPU Usul Pencoblosan Pilkada Pakai Alat Sekali Pakai, Seperti Tusuk Gigi

Menyikapi desakan tersebut, Doni mengatakan, bukan bukan pekerjaan yang mudah untuk memberikan penjelasan kepada pemilik dan pengelola pesantren. “Termasuk juga anak-anak sekolah,” jelasnya.

Doni mengungkapkan, melihat pengalaman tiga negara, begitu membuka lockdown, diberikan kesempatan anak-anak bersekolah, namun akhirnya terpapar, sehingga sekolah ditutup kembali. “Melihat pengalaman seperti ini, minggu lalu sudah ada rapat, pembicaraan di tingkat menteri dipimpin Menko Polhukam dan PMK, termasuk menteri terkait mendikbud. Jadi kesimpulan sementara adalah belum waktunya untuk membuka sekolah,” ungkapnya.

Dia mengingatkan, pembukaan sekolah jangan dilakukan seperti saat sekarang ini, apalagi di daerah-daerah yang sudah jelas masuk zona merah pekat. “Jadi semua yang kami lakukan ini demi kepentingan masyarakat. Prioritas utama adalah keselamatan masyarakat. Solus populi suprema lex, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Kalau ini semua sudah bisa kita kelola kemudian ketika nanti dibuka, ada yang mengalami peningkatan otomatis dapat ditutup tanpa perlu ada konsultasi dengan pihak mana pun,” katanya.

Doni menambahkan, ada gubernur yang sudah punya inisiatif pada saat tahun ajaran baru akan membuka sekolah-sekolah. “Saya katakana, pak gubernur kalau bapak membuka sekolah-sekolah maka konsekuensinya sangat besar, dan kami juga sudah mendapatkan surat edaran dari MUI yang mengatakan sekolah, pesantren dilarang dibuka dulu sampai ada kepastian bahwa Covid ini betul-betul bisa dikendalikan. Tokoh-tokoh agama sudah seperti itu, dan bapak mau membuka, kalau bapak paksakan dan terjadi sesuatu hal, bapak bisa digugat, dan akhirnya rencana itu dibatalkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad mengungkapkan, pihaknya belum menetapkan kapan sekolah kembali dibuka. Sebab, ini menjadi kebijakan pemda disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan berdasarkan rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sekolah di wilayah zona merah dan kuning Covid-19, menurut Hamid, tahun ajaran baru akan tetap dijalankan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sedangkan untuk sekolah zona hijau boleh kembali membuka sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19.

Hamid menegaskan, pemda tidak bisa menetapkan sekolah kembali dibuka secara sepihak. Semua harus ada kesepakatan dari Gugus Tugas Covid-19 yang memiliki data terkait penyebaran Covid-19. “Sedangkan tugas Kemdikbud hanya memberikan regulasi berupa syarat dan prosedur seperti apa harus dipatuhi sekolah,” jelas Hamid, Kamis (28/5/2020).

Sedangkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mencatat hingga 18 Mei 2020, jumlah anak di Indonesia yang menjadi pasien Covid-19 kategori pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 3.324 orang dengan 129 di antaranya meninggal dunia. Selain itu, 584 anak terkonfirmasi positif Covid-19, dengan 14 di antaranya meninggal dunia.

Melihat jumlah itu, IDAI meminta pemerintah membuat kebijakan agar anak-anak tetap dapat melakukan sekolah jarak jauh atau belajar di rumah. Sebab, IDAI menilai sulit melakukan pengendalian transmisi Covid-19 apabila terbentuk kerumunan anak-anak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here