oleh

Pilkades Serentak di Indonesia, Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

BATOPAR.COM, OPINI – Era Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 menandai berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya otonomi daerah dan UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Perjalanan sistem otonomi daerah terus mengalami perubahan, hal itu ditandai dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No.23 tahun 2014 ini menjadi dasar lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal itu semakin memperkuat status desa sebagai pemerintahan yang memiliki hak otonomi yang asli dan demokratis. Lahirnya UU Desa ini menjadi dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1)

Setelah lahirnya UU no.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, cukup memberikan kekuatan akan adanya otonomi desa dan kemandirian desa dalam menentukan masa depan desa itu sendiri.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini terdapat sebanyak 18 BAB dan 122 Pasal, yang secara keseluruhan membahas tentang desa, wewenang desa, tanggung jawab desa, Pemerintahan Desa, pemilihan Kepala Desa dan sebagainya. Berkaitan dengan permasalahan pemilihan Kepala Desa, terdapat dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.

Baca Juga: Konsepsi Otonomi Desa Dalam Bingkai NKRI

Dalam Pasal 31 dijelaskan sebagai berikut: (1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten; (2)Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten; (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 diatas menjelaskan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Selanjutnya, Proses Pilkades dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti yang disebutkan dalam UU No.6 Pasal 32. Sebagai wujud tanggung jawab BPD dalam melaksanakan pemilihan, maka dibentuklah Panitia Pemilihan, dimana anggota Panitia Pemilihan terebut merupakan wakil dari perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat.

Salah satu tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah mensosialisasikan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat, menjaring bakal calon, melakukan seleksi bakal calon dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam UU No.6 Tahun 2016, Pasal 33 disebutkan bahwa yang menjadi syarat pencalonan Kepala Desa adalah sebagai berikut : 1) Warga negara Republik Indonesia; 2) Bertakwa kepada Tuhan YME; 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 9) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang; 10)Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 11)Berbadan sehat; 12)Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; 13)Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam undang-undang ini dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pengaturan tentang Pilkades serentak juga diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di awali dengan pembentukan Panitia Pemilihan di Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati, tugas dari Panitia Pemilihan di Kabupaten ini adalah untuk mengkoordinir, sosialisasi, mengawasi, mempersiapkan perlengkapan pemilihan yang akan dilaksanakan oleh setiap desa melalui Panitia Pemilihan di tingkat desa.

Komentar

News Feed