BATOPAR.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) akan menguji  materi Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketum PP PMKRI Benidiktus Papa menuturkan, PMKRI menempuh jalur konstitusi untuk melanjutkan perjuangan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Setelah melihat dinamika yang berkembang baik gerakan kita di jalan, PMKRI juga akan melakukan langkah konstitusional dengan mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” tutur Benidiktus dalam keterangan resminya, Kamis (8/10/2020).

Benidiktus menuturkan, PMKRI akan melakukan kajian mendalam terkait pasal-pasal kontroversial dalam UU Omnibus Law. Namun, PMKRI akan fokuskan pada isu lingkungan.

“Dalam waktu dekat kita akan bentuk tim Judicial Review dari internal PMKRI dan tidak menutup kemungkinan kita akan menggandeng orang-orang yang menurut kita kapabel,” tuturnya.

Masih kata Benidiktus, PMKRI sebelumnya juga mengajukan uji materi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020.

“Ini adalah langkah-langkah yang akan kita tempuh ke depan, tujuan kita hanya satu, pasal-pasal yang tidak pro rakyat dan lingkungan dalam UU Omnibus Law ini dibatalkan melalui sidang Mahkamah Konstitusi,” tukasnya.

Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada sejumlah lokasi di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia sejak Senin lalu.

Rencananya, elemen masyarakat itu menyampaikan pendapat di muka umum untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja hingga Kamis ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here