oleh

RUU BPIP Dinilai Bikin Gaduh, PKS Tolak Masuk Prolegnas 2021

BATOPAR.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali menyampaikan ketidaksetujuannya terkait masuknya RUU BPIP pada Prolegnas Prioritas 2021. Mardani menyebut masuknya RUU tersebut akan memicu kegaduhan di masyarakat.

“Khawatir akan menimbulkan kebisingan, kegaduhan yang tidak perlu lagi,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (15/1/2021).

Mardani meminta pemerintah lebih bijak dengan mengeluarkan RUU HIP dan BPIP dari Prolegnas. Sebab, RUU tersebut sudah banyak ditolak masyarakat. “Mestinya pemerintah bijak dengan mendrop RUU HIP atau BPIP. Keduanya punya persepsi yang negatif di masyarakat. Akan banyak kecurigaan membahas kedua RUU,” katanya.

Ia juga menyatakan agar disiapkan naskah akademik yang matang dan juga praktik di lapangan apabila pemerintah mau memperkuat BPIP.

“Jika ingin menguatkan BPIP bisa dengan menyiapkan kajian dan naskah akademik yang matang disertai sosialisasi yang mencukupi. Pancasila adalah konsensus dan dasar negara kita. Kerangka hukumnya sangat kuat. Yang diperlukan aplikasi nyata di lapangan,” tandasnya.

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui 33 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Kesepakatan itu didapat pada rapat Baleg yang diselenggarakan Kamis (14/1/2021) malam.

Sebelumnya terdapat 38 RUU yang diusulkan, namun RUU Jabatan Hakim, RUU BI, RUU HIP, dan RUU Ketahanan Keluarga batal masuk.

Komentar

News Feed