oleh

Sambangi Presiden Jokowi, DPP PA GMNI Bahas Kongres IV

BATOPAR.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) yang juga Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah bersama jajaran pengurus dan Panitia Nasional Kongres IV PA GMNI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini.

Dalam kesempatan tersebut, Basarah bersama utusan alumni GMNI membahas berbagai persoalan bangsa hingga rencana pelaksanaan kongres alumni GMNI di Bandung pada 21-23 Juni mendatang.

Presiden Jokowi menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kongres yang mengusung tema ‘Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman’ dan berjanji akan memberikan pengarahan dan membuka secara resmi kongres PA GMNI,” ujar Basarah dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).

Lebih lanjut Basarah menjelaskan tema tersebut juga diharapkan dapat menghadirkan ide sebagai jawaban atas persoalan saat ini.

“Jokowi menyatakan tema kongres sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana dunia tengah mengalami disrupsi dan juga ancaman ideologi-ideologi transnasional yang masuk ke tengah bangsa kita kita karenanya presiden berharap agar kongres alumni GMNI nanti menghasilkan gagasan yang dapat menjawab tantangan zaman,” sambungnya.

Sebagai ketua delegasi, Basarah juga mengapresiasi Jokowi yang telah mengeluarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dan Keppres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri Nasional. Menurutnya, kedua Keppres tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Kedua Keppres tentang peringatan hari santri dan peringatan hari lahir Pancasila tersebut sebagai legacy Presiden Jokowi yang menyatukan semangat keislaman dan kebangsaan yang bersintesis dalam nilai-nilai Pancasila,” jelas Basarah.

Terkait hal ini, Basarah juga mengapresiasi para alumni GMNI yang juga turut mendukung pemerintah dalam melakukan berbagai kajian.

“Kami bahagia karena alumni GMNI juga ikut mendorong dan mendukung pemerintah dalam melakukan kajian tentang 1 Juni Hari Lahirnya Pancasila dan Hari Santri,” katanya.

Basarah menjelaskan ide soal Hari Santri Nasional berawal dari dialog dirinya dengan alumni GMNI Komisariat UIN Malang Thoriq Bin Ziyad (Gus Thoriq), yang juga pimpinan Pondok Pesantren Babussalam Pagelaran Malang, Jawa Timur. Saat kunjungan Jokowi ke Malang pada 2014, Basarah meminta agar Jokowi mengeluarkan Keppres tentang Hari Santri Nasional.

“Saat Capres Jokowi datang ke Pesantren Babussalam Kabupaten Malang tanggal 27 Juni 2014 lalu kami berdua menyodorkan Pak Jokowi untuk menandatangani kontrak politik mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Hari Santri, jika terpilih sebagai presiden,” papar Basarah.

Sementara itu, Ketua Dewan Ideologi Arief Hidayat menyampaikan tentang pentingnya mewaspadai gerakan kudeta ideologi Pancasila secara konstitusional atau ‘kudeta mangkrak’. Menurutnya, kudeta ini bertujuan untuk melenyapkan ideologi Pancasila.

Arief pun menjelaskan ideologi transnasional merupakan ancaman nyata bagi ideologi negara. Bahkan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini menyebut ada pola yang dilakukan dalam ‘kudeta ideologi secara merangkak’ tersebut.

“Yaitu jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak berbicara dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan di muka umum, baik secara langsung maupun menggunakan media sosial dengan mempengaruhi alam pikir bangsa Indonesia khususnya generasi muda dengan kampanye bahwa Pancasila bertentangan dengan ajaran agama sambil mengkampanyekan ideologi lain yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,” ujar Arif.

Pola tersebut, lanjut Arief, perlu dicegah karena dapat berdampak terhadap para generasi muda di Indonesia dalam menerima Pancasila.

“Pola ini yang perlu diwaspadai dan membutuhkan langkah cepat untuk mencegahnya karena kalau tidak kita cegah sangat mungkin pada 5 sampai 10 tahun ke depan generasi muda kita sudah tidak lagi mau menerima Pancasila,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar DPP PA GMNI Theo Sambuaga mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi terkait penyelesaian konflik di Myanmar dan Palestina.

“Kebijakan politik luar negeri Jokowi yang membela demokrasi di Myanmar dan mendukung kemerdekaan Palestina merupakan kebijakan yang selaras dengan amanat perjuangan bangsa,” kata Theo.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan DPP PA GMNI Soekarwo mengingatkan soal pentingnya membangun budaya hukum dan penguatan demokrasi. Adapun upaya ini perlu untuk membangun peradaban bangsa yang berkarakter.

Komentar

News Feed