oleh

Sarce Bandaso Sambut Baik Penetapan RUU Masyarakat Hukum Adat Masuk Prolegnas Prioritas 2021

BATOPAR.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sarce Bandaso Tandiasik menyambut Baik atas Penetapan RUU Masyarakat Hukum Adat yang telah di tetapkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Itu Artinya Satu Tahap Lagi, Pembahasan Di DPR RI akan menjadikan Rancangan UU Masyarakat Hukum Adat akan resmi Menjadi Undang-Undang.

Hadirnya RUU Masyarakat Hukum Adat, sebagai jawaban Hadirnya Negara untuk melindungi dan Mengakui eksistensi Masyarakat Adat di Seluruh wilayah Indonesia.

“Jangan Salah loh, Masyarakat Adat Lebih diluan ada, dibandingkan Negara Indonesia, Cetus Sarce Bandaso, di Jakarta, Sabtu, 16/1/2021

Baca Juga: Badan Legislasi DPR Tetapkan 33 RUU di Prolegnas Prioritas 2021

Saya Sangat Menyetujui Ketika, Masyarakat Adat Memiliki Payung Hukum Berupa Undang-Undang yang nantinya bisa melindungi Masyarakat Adat untuk melestasikan Hukum Adatnya, Budaya Adatnya, dan Bayangkan Ketika Seluruh Masyarakat Adat di Indonesia bisa eksis menjaga budayanya, Maka kelestarian Budaya Adat Nenek Moyang kita bisa lestari sampai ke anak cucu kita dimasa depan.

Anggota DPR RI Asal Sulawesi Selatan ini Berharap, “Semoga dengan Disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2021, Bisa segera memberikan Angin Segar kepada Seluruh Masyarakat Adat Nusantara.

“Terutama Bagi Pemuda Adat dan Masyarakat Adat Indonesia, yang selama ini tak diakui keberadaan dan eksistensinya Oleh Pemerintah Daerah dan Negara, sehingga dengan Hadirnya RUU ini bisa memberikan jawaban bahwa Negara hadir untuk mengakui eksistensi Budaya adat Nusantara untuk tetap dijaga dan dilestasikan oleh seluruh Masyarakat Adat di Indonesia. Tutupnya

Baca Juga: Anggota Komisi V DPR RI, Sarce Bandaso Ajak Warga di Vaksin Covid-19

Sebelumnya diberitakan, bahwa Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan daftar Prolegnas Prioritas tahun 2021. Terdapat 33 RUU dengan rincian 22 RUU usulan DPR (dua RUU diusulkan bersama pemerintah), 9 RUU usulan pemerintah, dan 2 usulan DPD, Salah satunya yang Masuk Prolegnas Prioritas, adalah RUU Masyarakat Hukum Adat.

Pengambilan keputusan tingkat pertama turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/1/2021) malam.

Komentar

News Feed