oleh

Syarat Yang Wajib di Penuhi Calon Kepala Daerah Yang Kalah, Sebelum Menggugat ke MK

BATOPAR.COM, OPINI – Dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020, yang digelar pada hari Rabu, 9 Desember 2020, sebanyak 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota telah menyelenggarakan pemungutan suara.

Akan tetapi, menuai penolakan publik karena Pilkada digelar di tengah pandemi COVID-19, namun pemerintah, DPR, dan KPU tetap sepakat melanjutkan proses Pilkada.

Dari data KPU, ada sekitar 100,3 juta orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen.

Setelah pemungutan suara, proses Pilkada akan melalui beberapa tahapan lagi sebelum nantinya para kepala daerah terpilih dilantik.

Salah satu proses yang akan dilalui adalah pengajuan gugatan sengketa ke Mahkamah Konsitusi (MK) bagi kontestan yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU. Namun demikian, tidak semua gugatan yang akan diproses MK.

Baca Juga: Masa Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020, Hanya 3 Tahun Bukan 5 Tahun

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika gugatan sengketa Pilkada yang diajukan ingin diproses MK.

Untuk Pemilihan Gubernur Sebagai Berikut :

  1. Provinsi dengan penduduk kurang dari 2 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.
  2. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-6 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.
  3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.
  4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Sedangkan untuk Pemilihan Bupati/Wali Kota, Sebagai Berikut : 

  1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah.
  2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.
  3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa-1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.
  4. Kabupaten/kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.

Bila selisih suara di luar rentang perhitungan di atas, maka dipastikan MK tidak akan menerima permohonan tersebut. Adapun kecurangan pemilu, diselesaikan lewat jalur non-MK seperti Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pidana.

Baca Juga: Negara Kesatuan Sentralistik Versus Negara Kesatuan Desentralisasi Di Dunia

Hal itu sesuai dengan tugas dan wewenang MK yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Baca Juga:Keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia

Pengajuan permohonan gugatan sengketa selisih suara Pilkada 2020 bisa dilakukan di mulai Tanggal 13 Desember 2020 hingga 5 Januari 2021 untuk pemilihan bupati/wali kota, dan untuk Pemilihan Gubernur di mulai Tanggal 16 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021.

Kita Berharap, Mahkamah Konstitusi Bisa Bekerja Secara Maksimal, dalam memberikan Rasa Keadilan Kepada Paslon yang Kalah di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Lalu, dan Memutuskan Hasil Sengketa Pilkada Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Komentar

News Feed