BATOPAR.COM, JAKARTA – Penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya pencegahan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja spesifik ke Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026), dalam rangka monitoring ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, dan berintegritas.
Dalam kesempatan tersebut, Sahroni mendesak Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengambil langkah tegas terhadap aksi premanisme dan gengster yang dinilai meresahkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan kelompok yang membawa senjata tajam dan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan publik harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Premanisme yang marak di Jawa Barat itu adalah gengster yang berlagak membawa senjata tajam, yang merasa bahwa dia adalah orang paling kuat. Saya pesankan kepada Kapolda dan jajarannya, tolong dilibas mereka-mereka yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat,” ujar Sahroni.
Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III itu menilai upaya memberantas gengster menjadi penting, terutama terhadap kelompok anak muda yang melakukan aksi kriminal dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Sahroni juga menyoroti persoalan penanganan pelaku yang masih berusia di bawah umur.
Menurutnya, ketentuan mengenai anak dalam sistem peradilan pidana perlu terus dikaji agar tidak menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai perhatian DPR dalam pembahasan regulasi terkait perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
“Jangan selalu berpatokan kalau sudah ditangkap alasannya ini di bawah umur. Saya juga berpesan kepada DPR, khususnya nanti dalam pembahasan Undang-Undang Anak, jangan sampai berlandaskan umur nantinya bisa dilepas,” tegas Sahroni.
Sahroni menambahkan, apabila diperlukan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penanganan anak yang melakukan tindak pidana, Fraksi Partai Nasdem,akan turut mengawal pembahasannya.
Selain pemberantasan gengster, Sahroni menyoroti pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kedekatan dengan aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berada dalam posisi lemah.
“Kedua, ada pihak-pihak yang merasa dekat dengan penegakan hukum yang mengkriminalisasi orang-orang yang lemah. Jadi, tadi saya katakan, tidak ada perbedaan orang yang menengah ke atas maupun bawah di hadapan hukum. Semua sama,” katanya.
Menurut Sahroni, aparat penegak hukum harus bersikap netral dan tidak membedakan seseorang berdasarkan latar belakang ekonomi maupun status sosial. Penegakan hukum, lanjutnya, harus diarahkan untuk menjaga ketertiban sekaligus memberikan perlindungan yang adil kepada seluruh masyarakat.
“Polisi tidak boleh pandang bulu. Sikapi hal-hal yang merusak tatanan kenyamanan masyarakat. Sikap netral ini penting karena di mata hukum semua orang sama. Tidak boleh memilah-milah antara kaya dan miskin,” ujarnya.
Sahroni juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Kapolda Jawa Barat yang baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Barat. Ia berharap jajaran Polda Jabar mampu menjalankan tugas secara profesional, tegas, dan tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Saya yakin Kapolda yang baru ini memiliki integritas hebat dan kuat, bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat di Jawa Barat,” yakinnya.
Lebih lanjut, Sahroni menyampaikan bahwa arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia harus diterjemahkan melalui pelaksanaan tugas yang nyata di lapangan. Aparat diminta menjalankan kewenangannya untuk menangani berbagai bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kapolri memberikan imbauan kepada seluruh Polda di seluruh Indonesia, lakukan apa yang harus dilakukan, lakukan apa yang menjadi tugasnya untuk memberantas mereka-mereka yang melakukan tindakan pidana,” tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mohammad Teguh Darmawan, serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulistyo Pudjo Hartono.
Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan penegakan hukum sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem penegakan hukum yang kolaboratif, profesional, berintegritas, dan mampu memberikan rasa aman serta keadilan bagi masyarakat
