BATOPAR.COM, JAKARTA – Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur, Putra Nababan, menegaskan sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, harus diwujudkan melalui pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT.
Demikian disampaikan Putra dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama masyarakat Jakarta Timur, Kamis (17/9/2026).
Menurut Putra, keadilan sosial tidak berarti setiap wilayah harus mendapatkan porsi pembangunan yang sama, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan persoalan masing-masing.
Lanjutnya, wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, maupun pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.
“Pembangunan yang berkeadilan bukan berarti semua mendapatkan hal yang sama atau sama rata. Yang membutuhkan lebih banyak harus mendapatkan perhatian lebih besar, dan yang tertinggal harus kita bantu agar mampu mengejar,” ujar Putra Nababan.
Putra menilai RT dan RW memiliki peran penting karena menjadi unsur yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong adanya pemetaan kesenjangan sosial hingga tingkat RW dan RT, mulai dari kondisi infrastruktur lingkungan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hunian, hingga akses terhadap program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Ia juga menyarankan agar Rembuk RW dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) semakin diperkuat sebagai ruang masyarakat menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan.
“Setiap aspirasi masyarakat perlu memiliki tindak lanjut yang jelas dan transparan agar warga mengetahui perkembangan usulan yang telah mereka sampaikan,” ungkapnya.
Selain itu, Putra menyatakan agar keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program atau pembangunan fisik yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ia mencontohkan keterlibatan RT, RW, LMK, Karang Taruna, kader, serta tokoh masyarakat juga perlu diperkuat dalam mengawasi dan mengevaluasi program pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Pada akhirnya, sila kelima harus hadir sampai ke gang-gang kecil dan rumah-rumah warga. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa maju wajah kotanya, tetapi seberapa sedikit warga yang tertinggal di belakang. Di situlah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia benar-benar kita wujudkan,” tandas Putra.
