BATOPAR.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Namun, pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut harus terus dievaluasi, khususnya terkait keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Hal itu disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurutnya, penolakan terhadap MBG di Jakarta tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan MBG. Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Andre menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025. Saat itu, sejumlah siswa sekolah dasar menyampaikan kepada Presiden bahwa mereka belum menerima MBG dan berharap bisa mendapatkannya.
Meski mendukung keberlanjutan program, Andre mengakui pelaksanaannya masih memiliki kekurangan, terutama terkait kasus keracunan makanan di sejumlah daerah. Karena itu, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh pihak terkait memperketat pengawasan serta memastikan setiap dapur memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan.
Ia juga mendorong penindakan tegas terhadap dapur yang melanggar SOP, serta pemanfaatan CCTV dan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu memantau operasional dapur.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Menurutnya, besarnya cakupan program harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan. Ia juga menyoroti persoalan stunting yang masih perlu ditangani, dengan angka prevalensi nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat 24 persen.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Andre.
Ia berharap evaluasi MBG tidak hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan makanan yang disalurkan aman, bergizi, dan memenuhi standar. Dengan demikian, program tersebut dapat terus berjalan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
