BATOPAR.COM, SULSEL – Komitmen DPRD Kota Makassar dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan berkualitas terus diperkuat. Anggota DPRD Kota Makassar, Mesakh R. Rantepadang, SH., MH, kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (6/8/2026), besok di Hotel Grand Maleo Makassar tersebut merupakan bagian dari Angkatan VI Tahun Anggaran 2026. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus koordinasi untuk memastikan setiap program pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Makassar ini mengatakan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas sehingga hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Pengawasan merupakan bagian penting dari tugas DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai perencanaan. Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan,” ujar Mesakh.
Dalam kegiatan tersebut, berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di sektor pekerjaan umum menjadi perhatian, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, kualitas pekerjaan konstruksi, hingga efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Anggota DPRD Dapil IV meliputi Kecamatan Panakkukang dan Manggala ini menilai koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah perlu terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan infrastruktur yang masih menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan pengawasan juga dimanfaatkan sebagai wadah menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan program pembangunan. Berbagai catatan yang diperoleh akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah harus memiliki orientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar pelaksanaan program berlangsung sesuai ketentuan serta mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami ingin memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan akan terus kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum semakin kuat sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Makassar dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga Kota Makassar.
