BATOPAR.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Forum strategis ini berlangsung selama dua hari pada 18–19 November 2026 di Aula Lantai 5, Gedung A, Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pengujian substansi usulan RUU Pemilu dengan melibatkan lintas elemen, mulai dari unsur internal partai, akademisi, pakar hukum tata negara dan kepemiluan, penyelenggara pemilu, hingga organisasi masyarakat sipil serta pegiat demokrasi.
FGD ini secara khusus membedah dua kelompok besar materi muatan, yakni Penegakan Hukum atas Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu serta Desain Sistem dan Tata Kelola Tahapan Pemilu.
Pada hari pertama, diskusi menyoroti sejumlah isu krusial antara lain potensi intervensi kekuasaan eksekutif, penyalahgunaan jabatan dan sumber daya negara, praktik politik uang, penguatan kelembagaan Bawaslu dan DKPP, hingga manipulasi teknologi dan sistem informasi pemilu yang dapat mendistorsi perolehan suara.
Sementara itu, pembahasan hari kedua berfokus pada efektivitas regulasi politik uang, perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi, penguatan pengawasan, integritas penyelenggara, keamanan sistem informasi, serta jaminan perlindungan hak pilih masyarakat.
Aspek penegakan hukum menjadi salah satu sorotan utama untuk memastikan setiap pelanggaran dan kecurangan selama tahapan pemilu dapat ditindak secara pasti dan berkeadilan. Langkah ini dinilai mendesak agar penyelenggaraan pemilu benar-benar berlandaskan prinsip demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (luber jurdil).
Penyusunan RUU Pemilu usulan PDI Perjuangan ini berakar dari Mukaddimah Anggaran Dasar Partai. PDI Perjuangan memandang perolehan kekuasaan politik secara konstitusional merupakan instrumen penting untuk mewujudkan amanat UUD NRI 1945—yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pasal 8 huruf f Anggaran Dasar).
Forum ini menghadirkan para tokoh, pakar, dan praktisi terkemuka secara maraton selama dua hari:
* Hari Pertama: Dihadiri oleh sejumlah pakar hukum tata negara dan kepemiluan seperti Arief Hidayat, Ramlan Surbakti, Zainal Arifin Mochtar, Topo Santoso, Mada Sukmajati, dan Basuki Suhardiman.
* Hari Kedua: Menghadirkan perspektif masyarakat sipil, pemantau pemilu, dan pegiat demokrasi yang melibatkan Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, Hairul Anas Suaidi, Erik Kurniawan, Heroik Mutaqin Pratama, Nurlia Dian Paramitha, dan Jojo Rohi.
Selain para narasumber eksternal tersebut, diskusi ini juga dihadiri oleh jajaran DPP PDI Perjuangan, Anggota DPR RI Pokoksi II serta Badan Legislasi dari Fraksi PDI Perjuangan, serta perwakilan Badan dan Sayap Partai tingkat pusat.
Melalui forum ini, setiap rumusan norma diuji secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang politik, tetapi juga dari aspek konstitusionalitas, keselarasan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kelayakan teknis, hingga dampaknya terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
PDI Perjuangan berharap rangkaian FGD ini mampu menghasilkan masukan substantif, alternatif rumusan norma, serta rekomendasi perbaikan yang kokoh sebelum RUU tersebut dibawa ke tahap pembahasan resmi.
Dengan melibatkan ragam perspektif, regulasi pemilu ke depan diharapkan tidak sekadar berorientasi pada aspek teknis, melainkan mampu menjamin hak konstitusional warga, menciptakan kompetisi yang setara, menjaga independensi penyelenggara, serta menegakkan martabat pemilu yang demokratis.

