BATOPAR.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mengoptimalkan pelayanan publik.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian pada penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan institusi Polri.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan institusi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat,” tulis Teddy dalam keterangannya.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi sebagai landasan utama bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Bapak Presiden menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparatur negara agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin efektif dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkapnya.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Optimalisasi kinerja ASN dan institusi Polri diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan.
“Upaya peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh layanan yang responsif, optimal, dan sesuai dengan kebutuhan,” kata Teddy.
Melalui penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
