BATOPAR.COM, JAKARTA – DPR RI menegaskan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
batopar.com
Berita Cepat Fakta dan Tepat
Berita Baru:
- Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
- RUU Hak Cipta Harus Pastikan Royalti Transparan dan Hak Pencipta Terpenuhi
- Dampak Karhutla Jadi Isu HAM, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya Minta Titik Api Diperiksa
- Rieke Diah Pitaloka Desak Pemerintah Tempuh Lima Langkah Lindungi PMI di Malaysia
- Ageng Dendy Ajak Alumni GMNI Mengabdi Lewat Partai Gerindra