BATOPAR.COM, JAKARTA – Komisi V DPR RI memastikan pembangunan dan pelebaran infrastruktur jalan di Kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, dapat menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang telah belasan tahun menjadi persoalan masyarakat. Namun, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap kelancaran mobilitas masyarakat.
“Komisi V DPR RI ingin memastikan beberapa poin krusial. Pertama, efektivitas penanganan kemacetan. Pembangunan dengan sistem yang ada, ditambah dengan beberapa segmen pelebaran jalan di sekitar tol, harus benar-benar mampu mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi masalah masyarakat di Kawasan Bitung,” ujar Andi usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kawasan Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, setiap tahapan teknis pembangunan harus memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk pengujian kekuatan beton dan struktur bangunan. Hal tersebut penting untuk memastikan keselamatan sekaligus ketahanan infrastruktur dalam jangka panjang.
“Kami mengingatkan agar seluruh aspek teknis, mulai dari pengujian kuat tekan beton hingga pengujian struktur, harus tetap berjalan dan mengutamakan standar keselamatan serta ketahanan infrastruktur jangka panjang,” tegasnya.
Selain kualitas konstruksi, Andi menyoroti pentingnya manajemen lalu lintas selama proses pembangunan. Ia meminta pekerjaan konstruksi tidak menimbulkan persoalan baru yang mengganggu aktivitas masyarakat maupun kegiatan ekonomi di sekitar kawasan.
“Manajemen lalu lintas selama masa konstruksi menuju pekerjaan selesai dan serah terima awal atau PHO (Provisional Hand Over) harus dikelola dengan sangat baik agar tidak menimbulkan kemacetan dan menghambat aktivitas ekonomi warga di sekitar,” katanya.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta sisa anggaran dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, mengingat waktu pelaksanaan pembangunan yang tersedia relatif terbatas.
Andi menegaskan Komisi V DPR RI akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur di Kawasan Bitung dilakukan secara terpadu dan tidak parsial. Setiap pembangunan harus memperhitungkan pertumbuhan kawasan serta kebutuhan mobilitas masyarakat agar mampu menjadi solusi jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan Pemerintah Provinsi Banten siap mendukung penyelesaian persoalan infrastruktur di Kawasan Bitung. Ia berharap pembangunan dilaksanakan sesuai standar dan mampu mengantisipasi potensi persoalan, termasuk banjir.
“Sekarang sedang kemarau, agak aman, tetapi kita takut kalau hujan karena pernah terjadi banjir di tol. Ini harus diantisipasi,” katanya.
Berdasarkan dokumen Kementerian PU, Underpass Bitung merupakan salah satu infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat. Kawasan Bitung menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari Serang, Jakarta, dan Curug yang kerap mengalami kepadatan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Kondisi tersebut diperparah antrean kendaraan menuju akses Tol Tangerang–Merak. Underpass Bitung berada di ruas jalan nasional atau arteri primer nasional Batas Kabupaten Serang/Tangerang–Batas Kota Tangerang.
Ruas tersebut merupakan bagian dari koridor Lintas Utara Pulau Jawa (Pantura) yang memiliki fungsi strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi kendaraan logistik, serta akses menuju kawasan industri di Tangerang dan sekitarnya.
