BATOPAR.COM, JABAR – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2026, sebagai momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Pancasila harus hidup dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Bagi kami, salah satu wujudnya adalah bagaimana pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah benar-benar diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Ineu, Kamis (1/10/2026).
Menurut Ineu, Pancasila tidak boleh hanya ditempatkan sebagai simbol maupun diperingati secara seremonial. Nilai-nilainya harus menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dilaksanakan pada Kamis, 1 Oktober 2026. Pemerintah juga telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan upacara peringatan tahun ini.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Jawa Barat yang membidangi keuangan, Ineu menilai sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki relevansi kuat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Komisi III DPRD Jawa Barat memiliki ruang lingkup antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak dan retribusi daerah, perbankan, pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga investasi.
Menurut Ineu, setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan pendapatan daerah tidak semata-mata berbicara mengenai pencapaian angka atau target, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut mampu memperkuat pembangunan dan pelayanan publik.
“Pendapatan daerah yang kuat memang penting untuk menopang pembangunan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemampuan fiskal tersebut pada akhirnya kembali kepada rakyat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Hal yang sama, lanjut Ineu, berlaku terhadap pengelolaan aset maupun BUMD. Keduanya merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi Jawa Barat.
Pengelolaan BUMD dan optimalisasi kontribusinya terhadap PAD memang menjadi bagian dari lingkup pengawasan Komisi III DPRD Jawa Barat.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Ineu menilai keberpihakan terhadap rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan Pancasila. Ia mengingatkan kembali gagasan Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam membangun kehidupan bangsa yang menjunjung persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial.
Menurutnya, tantangan saat ini adalah memastikan nilai tersebut tetap menjadi pedoman di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang semakin cepat.
“Bung Karno telah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa. Tugas kita hari ini bukan hanya menjaganya, tetapi membuktikan bahwa Pancasila mampu hadir menjawab persoalan rakyat,” ucapnya.
Ineu menambahkan, Hari Kesaktian Pancasila juga harus menjadi momentum memperkuat persatuan di tengah berbagai perbedaan.
Terlebih, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah penduduk besar dan memiliki beragam tantangan pembangunan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga semangat gotong royong sekaligus memastikan pembangunan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan perhatian.
“Semangat Pancasila harus tercermin dalam keberpihakan kepada rakyat. Pembangunan harus memberikan kesempatan yang setara dan manfaatnya harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Itulah makna keadilan sosial yang harus terus kita perjuangkan,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat XI (Sumedang, Majalengka dan Subang) ini.
