Ruteng,- Pengamat hukum Dr. Edi Hardum, SH, MH meminta para kepala daerah di wilayah Flores, khususnya yang terdampak gempa, untuk tidak memonopoli penyaluran bantuan bencana.
Ia menilai bupati dan jajaran sebaiknya memberi kepercayaan penuh kepada camat beserta jajaran, serta para kepala desa untuk mendistribusikan bantuan dari pemerintah pusat maupun pihak lain kepada masyarakat.
“Para bupati dan istri mereka jangan monopoli masuk kampung-kampung bagi bantuan. Bupati dan istrinya tentu hindari cari popularitas dengan membagi bantuan bencana. Stop tebus dosa dengan monopoli bagi bantuan,” ujar Edi dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2026).
Menurut Edi, bupati dan istri tetap diperbolehkan terlibat dalam pembagian bantuan. Namun, hal itu tidak boleh dilakukan secara eksklusif dan menutup akses pihak lain.
Ia juga mendorong kepala daerah untuk melibatkan seluruh anggota DPRD setempat dalam proses penyaluran bantuan. Alasannya, para wakil rakyat tersebut juga memiliki akses langsung ke masyarakat di kampung-kampung.
“Dalam bagi bantuan stop pembatasan atau sekat-sekat karena politik, terutama karena parpol berbeda. Para bupati harus sebagai koordinator yang bijaksana,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan Edi menyusul bencana Gempa M7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 lalu dan menyebabkan ribuan warga mengungsi. (*)
