BATOPAR.COM, JAKARTA – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Papua Barat menyatakan keberatan atas rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional XVIII HIPMI di Lampung pada Rabu, 10 Juni 2026. Penolakan tersebut didasari oleh letak geografis tuan rumah yang dinilai memberatkan para kader dari wilayah timur Indonesia.
Keberatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat, Lamek Dowansiba, Pihaknya mengeluhkan mahalnya biaya akomodasi penerbangan menuju lokasi acara yang telah ditentukan panitia pusat.
“Bagi saya, Munas ini sebaiknya dilaksanakan di tempat yang strategis. Mengingat kita yang dari Papua, Indonesia bagian timur, tiket pesawat sangat mahal, apalagi harga avtur,” kata Lamek Dowansiba Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat pada Minggu, 24 Mei 2026.
Faktor finansial untuk transportasi tersebut diakui menjadi penghambat terbesar bagi para pelaku usaha asal Papua untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, Panitia Pengarah serta Panitia Pelaksana diminta segera meninjau ulang penentuan lokasi dengan mempertimbangkan aspek logistik secara matang.
“Biaya ke sana sangat mahal sekali. Seharusnya mereka mencari tempat di tengah-tengah sehingga kita semua bisa hadir menyaksikan Munas ini,” tutur Lamek Dowansiba.
Pengurus daerah kemudian menyodorkan opsi wilayah alternatif yang dinilai memiliki akses transportasi lebih terjangkau bagi seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke.
“Kami usulkan kalau tidak di Jakarta, ya di Bali. Lokasi tersebut lebih strategis bagi kami,” tegas Lamek Dowansiba.
Selain kendala jarak, minimnya transparansi dari Badan Pengurus Pusat HIPMI terkait profil dan detail kesiapan lokasi di Lampung juga turut disayangkan. Hingga saat ini, pengurus Papua Barat mengklaim belum mendapatkan pemaparan resmi mengenai agenda tersebut.
Asas keadilan bagi seluruh pengurus di tingkat daerah diharapkan menjadi dasar utama pengambilan keputusan, bukan demi mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Musyawarah Nasional XVIII HIPMI ini memiliki agenda utama memilih Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029.
