BATOPAR.COM, PANIAI — Anggota DPRK Paniai sekaligus kader Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Thomas Gobai, S.H., mengingatkan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dalam pembangunan di Papua. Ia menegaskan, pengelolaan tanah dan sumber daya alam harus menghormati hak masyarakat adat yang telah hidup secara turun-temurun di wilayah tersebut.
Pesan itu disampaikan Thomas melalui pernyataan sikap dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 PKN. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, hingga pemerintah pusat, untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Menurut Thomas, tanah, sungai, gunung, lembah, serta kekayaan alam lainnya bukan semata-mata aset ekonomi. Bagi masyarakat adat Papua, wilayah tersebut juga memiliki nilai sosial, budaya, dan historis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan mereka.
“Tanah, air, burung, ikan, babi, sungai, lembah, dan gunung di negeri ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat adat. Mereka adalah tuan rumah yang hak-haknya harus dihormati,” demikian penegasan Thomas dalam pernyataan sikapnya.
Pembangunan Harus Menghormati Hak Ulayat
Thomas menilai, pemanfaatan sumber daya alam perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat sebagai pemegang hak atas wilayah adatnya. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat setempat harus memperhatikan hak ulayat, melibatkan masyarakat terdampak, serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Ia merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.
Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memuat ketentuan mengenai hak ulayat dan kedudukan hukum adat dalam hukum agraria.
Bagi Thomas, landasan hukum tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan pembangunan, bukan sekadar menjadi rujukan formal dalam dokumen kebijakan.
Lembaga Adat Harus Berangkat dari Sejarah Masyarakat
Selain persoalan sumber daya alam, Thomas menyoroti wacana pembentukan lembaga adat yang berkembang di media sosial. Ia menegaskan bahwa lembaga adat dan hukum adat telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua jauh sebelum terbentuknya pemerintahan modern.
Karena itu, ia meminta pemerintah untuk memahami sejarah marga, suku, dan struktur adat yang telah hidup di tengah masyarakat sebelum merumuskan kebijakan mengenai kelembagaan adat.
“Lembaga adat sudah ada sebelum pemerintah dan agama hadir di Tanah Papua. Hukum adat juga telah hidup dan menjadi bagian dari tatanan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaannya harus dihormati,” tegasnya.
Thomas mendorong adanya dialog dengan tokoh adat dan komunitas masyarakat setempat agar penguatan kelembagaan adat tidak mengabaikan struktur sosial yang telah diakui dan dijalankan oleh masyarakat.
Otsus Harus Memberikan Manfaat Nyata
Thomas juga menekankan pentingnya pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Ia juga menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mengenai kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otsus Papua, sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025.
Menurut Thomas, pelaksanaan Otsus perlu membuka ruang partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, termasuk melalui mekanisme afirmasi dan penyusunan regulasi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap aspirasi masyarakat adat tidak berhenti pada forum konsultasi, tetapi menjadi pertimbangan nyata dalam kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.
“Setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat harus benar-benar diterapkan, bukan hanya berhenti di atas kertas. Manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua,” ujarnya.
Thomas berharap momentum HUT ke-5 PKN dapat menjadi pengingat bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bahwa pembangunan di Papua perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, perlindungan identitas budaya, serta pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
Ia menutup pernyataan sikapnya dengan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PKN.
“Dirgahayu PKN ke-5. Bersatu untuk Indonesia,” tutup Thomas Gobai.
